Isu pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite belakangan ini sukses bikin ruang publik makin panas. Rencana pemerintah melarang kelompok masyarakat dalam kategori Desil 9 dan Desil 10 untuk "antre" Pertalite mendadak memicu gelombang protes dari warga.
Alasannya simpel: banyak masyarakat merasa pengelompokan tingkat kesejahteraan tersebut masih acak-adakan dan kerap tidak tepat sasaran di lapangan. Menjawab keluhan publik yang makin riuh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara dan memastikan bahwa pemerintah tak tinggal diam.
Data DTSEN Kena Perbaiki, Kemenkeu Siapkan Anggaran Jumbo
Pemerintah mengakui bahwa sistem pendataan di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memang perlu banyak polesan. Demi memastikan penyaluran subsidi BBM tidak salah alamat, Kemenkeu sampai menggelontorkan anggaran hingga Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Dana segar tersebut dialokasikan untuk membenahi dan memperbarui indikator pendataan DTSEN sekaligus mendanai pelaksanaan Sensus Ekonomi nasional.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu atau dua (kesalahan) biasanya selalu ada di survei, tapi saya harapkan tahun depan bisa lebih rapi," tegas Menkeu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Penjelasan BPS: Cara Mengukur Desil Jangan Cuma Dilihat Sepotong
Di sisi lain, publik kerap keliru memahami bagaimana pengelompokan desil ini diukur. Banyak yang menyangka desil ditentukan hanya dari seberapa besar tagihan listrik rumah atau jenis kendaraan yang terparkir di garasi.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPS menekankan bahwa penentuan desil merupakan bentuk pemeringkatan relatif dari kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan, bukan cuma bergantung pada satu indikator tunggal.
Secara ringkas, Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, Desil 3 berada di tingkatan ketiga dari sepuluh skala pemeringkatan, sementara Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Walaupun berada dalam satu desil yang sama, setiap keluarga belum tentu memiliki pola pengeluaran atau tingkat pendapatan yang persis serupa. Karena itulah pembenahan variabel survei menjadi krusial sebelum kebijakan pembatasan resmi diterapkan.
Sistem Pembatasan Pertalite Masih Disiapkan
Lantas, kapan aturan pelarangan beli Pertalite bagi Desil 9 dan 10 ini bakal sah diberlakukan? Pemerintah menegaskan bahwa saat ini fokus utama mereka adalah mematangkan mekanisme dan persiapan teknis sistem pembatasannya terlebih dahulu.
Artinya, selagi BPS merapikan integrasi data DTSEN, sistem penyaluran di SPBU juga bakal terus disempurnakan agar saat diluncurkan nanti tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
Sumber : CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Tempo.co, Antara News, Kaltim Post