Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan akan mempertimbangkan usulan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil setelah perwakilan Fraksi Golkar menerima audiensi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Berikut adalah poin-poin utama terkait penerimaan usulan hak angket oleh Fraksi Golkar:
1. Audiensi Koalisi Sipil dengan Fraksi Golkar
Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menerima langsung aspirasi dan dokumen tuntutan yang disampaikan oleh koalisi sipil. Kelompok tersebut mendorong DPR RI, khususnya Fraksi Golkar sebagai salah satu kekuatan utama parlemen, untuk mengambil tindakan kelembagaan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait berkas pendaftaran calon wakil presiden.
2. Empat Tuntutan Utama Koalisi Sipil
Dalam audiensi tersebut, koalisi sipil menyampaikan empat tuntutan resmi:
- Mendesak Fraksi Golkar menyatakan sikap secara terbuka serta memprakarsai penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat sesuai UU MD3.
- Mendorong DPR tidak mereduksi persoalan menjadi sekadar evaluasi teknis pemilu, melainkan memanggil KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengusut dugaan kelalaian administrasi pencalonan.
- Meminta pimpinan partai politik tidak menyandera kewenangan konstitusional anggota DPR RI.
- Mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk bersikap ksatria mundur dari jabatan wakil presiden atau menghentikan pembelaan opini di publik.
3. Komunikasi dan Pembahasan Antar-Fraksi di DPR
Selain Golkar, sejumlah fraksi lain di DPR RI juga dilaporkan tengah mengkaji dan melakukan komunikasi lintas fraksi untuk menentukan langkah politik selanjutnya, baik melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) maupun penggunaan hak angket.
4. Pentingnya Klarifikasi Dokumen Pencalonan
Fraksi Golkar menegaskan pentingnya menyikapi persoalan ini secara bijak agar tidak terus menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Langkah-langkah kelembagaan di parlemen diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta transparansi publik terkait proses administrasi pencalonan dalam pemilu.
Sikap resmi dari setiap fraksi di DPR RI akan menjadi penentu apakah polemik ini akan berlanjut ke proses penggunaan hak interpelasi/angket atau diselesaikan melalui mekanisme evaluasi kelembagaan lainnya.